Dugaan Penyelewengan Dana Desa Sawangan Mengemuka: Aktivis Desak Audit Transparan

BuserBhayangkaraTV  || 

MINAHASA 

Aroma dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa Sawangan, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, kembali menyeruak ke permukaan. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum (LI-TIPIKOR) bersama aktivis vokal Rahmat “Abo’” Mokoginta menyatakan bahwa penggunaan dana desa sejak 2023 hingga 2025 perlu ditelusuri secara komprehensif. Hal ini disampaikan pada Kamis (27/11/2025).

Para aktivis menilai terdapat indikasi ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran oleh Kepala Desa Sawangan, Landy Mailoor. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif agar persoalan tersebut menjadi “terang benderang”, sesuai prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Landy Mailoor memberikan tanggapan singkat terkait pertanyaan media mengenai proyek desa. Ia menyebutkan bahwa salah satu proyek memiliki lebar sekitar tiga meter. Namun, berdasarkan pantauan lapangan bersama tim media, papan proyek tahun 2023 dan 2025 tidak mencantumkan keterangan lebar pekerjaan, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian informasi.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa masyarakat merasa tidak memperoleh keterbukaan informasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rekapitulasi Dana Desa Sawangan 2023–2025

Tahun 2025

• Pagu: Rp 579.642.270

• Realisasi Tahap 1: Rp 356.779.690

• Realisasi Tahap 2: Rp 222.862.580

• Realisasi Tahap 3: Rp 0

• Status Desa: Maju

Penggunaan anggaran antara lain mencakup:

• Penyelenggaraan informasi publik: Rp 1.000.000

• Pembangunan/pengerasan jalan desa: Rp 100.545.900

• Pemeliharaan jalan desa: Rp 13.280.000

• Posyandu, pelatihan, operasional desa, sistem informasi desa, hingga penyertaan modal: Rp 137.674.500

Tahun 2024

• Pagu: Rp 759.723.000

• Realisasi Tahap 1: Rp 315.442.600

• Realisasi Tahap 2: Rp 444.280.400

• Realisasi Tahap 3: Rp 0

• Status Desa: Berkembang

Penggunaan anggaran dialokasikan pada sektor pembangunan jalan, pemeliharaan infrastruktur, informasi publik, posyandu, pendidikan, pengembangan sistem informasi desa, keadaan mendesak, hingga pelatihan kelembagaan.

Tahun 2023

• Pagu: Rp 613.059.000

• Realisasi Tahap 1: Rp 252.317.700

• Realisasi Tahap 2: Rp 183.917.700

• Realisasi Tahap 3: Rp 176.823.600

• Status Desa: Maju

Alokasi terbesar berada pada pembangunan infrastruktur desa, pemeliharaan jalan, posyandu, penyelenggaraan pendidikan nonformal, kegiatan kebudayaan, musyawarah desa, serta penyusunan profil desa.

Desakan Audit Terbuka

Aktivis Rahmat “Abo’” Mokoginta menilai bahwa pengelolaan dana desa dalam jumlah besar dari tahun ke tahun harus diperiksa dengan pendekatan akuntabel.

“APH harus turun. Audit harus dibuka. Masyarakat berhak mengetahui arah penggunaan dana desa mereka,” tegas Rahmat. Kamis 27/11/2025

Aktivis Sata Warouw turut menambahkan bahwa masyarakat telah lama berharap adanya transparansi pengelolaan anggaran, namun hingga kini belum memperoleh penjelasan yang meyakinkan.

LI-TIPIKOR bersama para aktivis memastikan akan terus mengawal isu ini sampai proses klarifikasi dan audit resmi dilakukan oleh instansi berwenang.

(Aril Tim)