Buserbhayangkaratv.co.id,Lampung Barat-Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun ini, Musrenbang dilaksanakan dengan konsep hybrid, memadukan pertemuan tatap muka dan daring.
Kegiatan yang diikuti 14 kecamatan tersebut dipusatkan di Balai Pekon Karang Agung, Kecamatan Way Tenong, Rabu (4/2/2026). Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Nukman, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat.
Parosil Mabsus menjelaskan, penerapan sistem hybrid dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran dan efektivitas waktu. Meski demikian, ia menegaskan pelaksanaan secara daring tidak boleh mengurangi esensi Musrenbang sebagai ruang penyerapan aspirasi masyarakat.
“Pola ini diterapkan untuk efisiensi anggaran dan waktu, tetapi substansi Musrenbang tetap harus terjaga,” kata Parosil.
Ia menekankan seluruh tahapan Musrenbang harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk rekapitulasi usulan yang dihimpun sejak tingkat pekon hingga kecamatan.
“Apa yang diusulkan masyarakat dari pekon sampai kecamatan itulah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari berbagai usulan yang masuk, sektor infrastruktur menjadi dominasi. Menyikapi hal tersebut, Parosil menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur akses menuju lokasi pendidikan pada tahun 2027.
“Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Barat yang kesulitan akses menuju sekolah. Ke depan, ruas jalan menuju fasilitas pendidikan harus menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Parosil juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih proaktif mencari peluang peningkatan pendapatan daerah
“Kita tidak boleh lagi hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mendapatkan dan menggali sumber anggaran,” katanya.
Menurut Parosil, kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berdiam diri, melainkan harus dijadikan momentum untuk berinovasi dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. (icang)
Social Header