BuserBhayangkaraTV ||
BOLAANG MONGONDOW — Polemik pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Mariri, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, kian menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan masyarakat dan pemuda mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran desa selama periode 2018–2025 yang dikaitkan dengan kepemimpinan Sangadi Dody J. Wongkar.
Persoalan tersebut turut menyeret perhatian terhadap kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Perwakilan masyarakat bersama sejumlah awak media sebelumnya mendatangi kantor DPRD dan mengadakan pertemuan di ruang dewan. Mereka mempertanyakan tindak lanjut permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah disampaikan kepada pimpinan DPRD. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), menurut keterangan perwakilan warga, belum ada kepastian pelaksanaan RDP. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan karena masyarakat merasa aspirasi mereka belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Tidak hanya mempersoalkan DPRD, masyarakat juga menyoroti transparansi pengelolaan Dana Desa selama Dody J. Wongkar menjabat sebagai Sangadi selama dua periode. Perwakilan warga mengaku tidak pernah dilibatkan secara memadai dalam musyawarah desa (Musdes), khususnya terkait pembahasan dan pelaksanaan program pembangunan. Bahkan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saat ditemui media di kediamannya, menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan desa secara rutin. Menurut keterangannya, ketika BPD mempertanyakan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban, Sangadi disebut menjawab bahwa dirinya merupakan penguasa anggaran.
Atas kondisi tersebut, Hitrawati Potabuga dan Jenni Ratu mempertanyakan keseriusan penanganan aduan di Polres Bolaang Mongondow. Mereka mengungkapkan bahwa perwakilan masyarakat yang menyampaikan pengaduan justru dimintai keterangan melalui berita acara pemeriksaan (BAP). Ketika awak media meminta penjelasan kepada Kanit Reskrim Tipikor mengenai tindak lanjut pengaduan tersebut, yang bersangkutan disebut menyampaikan bahwa surat undangan kepada Sangadi Dody Wongkar akan dibuat paling lambat Senin. Masyarakat kini menunggu realisasi langkah tersebut dan perkembangan penanganan laporan di kepolisian.
Sejumlah warga juga meminta Bupati Bolaang Mongondow melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Sangadi Dody J. Wongkar. Mereka menilai berbagai kegiatan dan penggunaan Dana Desa sepanjang 2018–2025 perlu diperiksa secara terbuka, termasuk kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pembangunan di lapangan. Warga bahkan mendesak agar Sangadi dievaluasi dari jabatannya apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
Hitrawati Potabuga, Jenni Ratu, dan sejumlah warga menegaskan bahwa mereka menginginkan penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh dugaan penyimpangan secara profesional serta menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Hingga berita ini disusun, dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan pembuktian. Konfirmasi dan hak jawab Sangadi Dody J. Wongkar serta penjelasan resmi pimpinan DPRD Bolaang Mongondow tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang.
(Hitra Tim)
Social Header