Malaka, BuserbhayangkaraTV – Gelombang kekecewaan tengah dirasakan sejumlah warga Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Sejumlah kebijakan pemerintah desa belakangan ini menjadi sorotan masyarakat, mulai dari janji kampanye terkait pajak hingga mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum berjalan secara transparan dan merata.
Kondisi tersebut memicu reaksi dari warga yang meminta adanya penjelasan resmi serta evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat berjalan lebih terbuka dan adil.
Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat adalah janji kampanye kepala desa terkait pembebasan pajak bagi warga. Menurut beberapa tokoh masyarakat, saat masa pemilihan kepala desa berlangsung, terdapat penyampaian janji bahwa masyarakat tidak lagi dibebani kewajiban pajak apabila calon tersebut terpilih.
Namun, setelah kepala desa menjabat, warga menilai realisasi dari janji tersebut tidak terlihat di lapangan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Kami merasa kecewa karena dulu masyarakat dijanjikan sesuatu yang besar. Sekarang warga bertanya-tanya, apakah janji itu memang bisa diwujudkan atau hanya sekadar untuk menarik dukungan saat pemilihan,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Minggu (3/5/2026).
Warga tersebut mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak ingin memperkeruh situasi, namun berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam memberikan penjelasan kepada publik.
“Kami tidak ingin ada konflik. Kami hanya ingin kejelasan dan keterbukaan supaya masyarakat tidak terus bertanya-tanya,” lanjutnya.
Selain persoalan tersebut, masyarakat juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Beberapa warga mengaku terdapat ketidakjelasan terkait kriteria penerima bantuan.
Menurut keterangan sejumlah warga, ada dugaan bahwa penerima bantuan didominasi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah desa, sementara sebagian warga yang dianggap layak menerima bantuan justru belum terakomodasi.
“Bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan dan data yang jelas. Kalau masyarakat melihat penerimanya tidak merata, tentu akan muncul pertanyaan,” kata seorang warga lainnya yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga tersebut juga menyoroti proses penyaluran bantuan yang disebut beberapa kali dilakukan di rumah pribadi kepala desa. Menurutnya, hal tersebut memunculkan persepsi yang kurang baik di tengah masyarakat.
“Kami berharap pembagian bantuan dilakukan di kantor desa supaya lebih terbuka dan semua masyarakat bisa melihat prosesnya secara jelas,” ujarnya.
Situasi ini membuat sebagian masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah tingkat kecamatan maupun kabupaten guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Malaka melalui instansi terkait dapat melakukan evaluasi serta pembinaan terhadap sistem pelayanan dan penyaluran bantuan sosial di Desa Oan Mane, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pengamat pemerintahan desa menilai, komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai dapat meminimalisasi kesalahpahaman maupun konflik sosial.
Selain itu, mekanisme pendataan penerima bantuan juga perlu dilakukan secara objektif dan melibatkan perangkat desa maupun unsur masyarakat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Oan Mane belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi kepala desa untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut demi keberimbangan informasi.
Masyarakat kini berharap adanya langkah dialogis dan solusi konkret dari semua pihak agar situasi di Desa Oan Mane tetap kondusif serta pelayanan publik dapat berjalan secara adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga desa. (***)
Social Header