Di Tengah Sengketa Pilhut, Beda Sikap Pejabat Minahasa Picu Tanda Tanya

BuserBhayangkaraTV ||

Pemilihan Hukum Tua Desa Kayuroya, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, memasuki babak baru setelah muncul laporan resmi terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kecamatan Lembean Timur sebelumnya menerima laporan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada salah satu calon Hukum Tua. Berdasarkan surat tertanggal 24 Juni 2026, laporan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa untuk diproses sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, pada 29 Juni 2026, Ketua Tim Pemenangan salah satu calon Hukum Tua mengajukan laporan resmi kepada Bupati Minahasa. Laporan itu memuat sejumlah dugaan pelanggaran yang disebut terjadi selama tahapan Pemilihan Hukum Tua Desa Kayuroya pada 17 Juni 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor menduga adanya praktik politik uang melalui janji pemberian tanah kepada pemilih, penyebarluasan materi yang diduga berkaitan dengan janji tersebut melalui media sosial, pelaksanaan konvoi kendaraan bermotor saat tahapan kampanye, serta dugaan kampanye pada masa tenang melalui unggahan di media sosial. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.

Pelapor juga meminta Bupati Minahasa memerintahkan investigasi terhadap laporan tersebut, menunda penetapan hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Kayuroya hingga seluruh proses pemeriksaan selesai, serta mengambil langkah hukum apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keputusan maupun putusan dari instansi yang berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran atau kesalahan oleh pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan yang berkekuatan hukum sesuai asas praduga tak bersalah.

(Ril M)